Kapolres menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menggelar apel kesiapan pelaksanaan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 melibatkan 9.084 personil gabungan terdiri dari 1.471 personil Polri, 314 personil TNI, 100 personil Satpol PP, 75 personil Dishub, 50 tenaga Dinas kesehatan (Dinkes) dan 7.074 personil Linmas.
Dimana kata Kapolres, disetiap wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota mempunyai catatan dan titik-titik kerawanan masing-masing. Namun demikian semua wilayah itu akan menjadi perhatian khusus dari petugas pengamanan gabungan.
“Seluruh wilayah sudah kami identifikasi, tentu kami memiliki catatan-catatan wilayah mana saja yang masuk katagori rawan atau tidak rawan. Intinya semua telah kami inventarisir,” jelasnya.
Zain mengaku hingga saat ini, telah melakukan mapping sebelum adanya penentuan pasangan calon (paslon) yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diantaranya wilayah mana saja yang dianggap berpotensi besar pengerahan massanya. Kata dia, Catatan itu sesuai dengan Pilkada tahun sebelumnya maupun pelaksana Pileg maupun Pilpres kemarin.
“Contoh kami juga telah menginventarisir terjadinya bencana alam, di pemilu kemarin sempat terjadi bencana banjir di beberapa wilayah. Itu juga menjadi catatan potensi terjadi kerawanan Pilkada 2024,” tuturnya.
Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota juga akan mewaspadai potensi kerawanan beredarnya berita-berita hoax maupun black champaign beredar di media sosial.
Lalu soal netralitas, komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bersama dengan stakeholder terkait. Dan Kapolres juga menekankan kepada ASN maupun APH untuk selalu netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Kita juga akan terus melakukan cooling sistem ke wilayah-wilayah diantaranya melalui deklarasi-dekalrasi damai, penandatanganan fakta integritas. Termasuk kita lakukan pemasangan spanduk imbauan kepada masyarakat untuk pesta demokrasi pilkada ini secara aman, nyaman, sejuk, jujur, adil dan damai,” beber Kapolres.
Menurutnya, perbedaan dalam demokrasi itu adalah hal biasa. Sebagai bangsa yang berdemokrasi semua harus saling hormati dan saling menjaga. Lebih baik perbedaan itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat jangan terpancing oleh informasi yang tidak benar atau hoax.
“Menjaga Pilkada Aman, Sejuk, Jujur, Adil dan Damai yang terpenting adalah berkoordinasi dan komunikasi antara aparat keamanan dengan penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu kota/kabupaten Tangerang,” tutupnya.
(M. Aqil Bahri, S.H)
