Bogor, Jawa Barat – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kejaksaan Agung berkomitmen memperkuat pemerintahan yang bersih dan efisien dalam rangka mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menekankan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan nasional, terutama disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus pada tiga area utama guna memastikan keberhasilan pembangunan di daerah, yaitu: perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian kecurangan.
“Kami siap membantu teman-teman di Pemda yang ingin membenahi perencanaan anggaran, sehingga APBD bisa bermanfaat secara optimal dan efisien. Jika minimal 80 persen saja dari anggaran bisa efektif, pasti pertumbuhannya akan sangat berbeda,” ujar Yusuf Ateh saat menjadi pembicara dalam Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Yusuf Ateh juga menyebutkan adanya peluang besar untuk memperbaiki ruang fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor-sektor potensial. BPKP, lanjutnya, siap mendampingi pemerintah daerah (Pemda) dalam memperbaiki perencanaan APBD agar lebih efisien dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
“Kami di BPKP selalu siap mendampingi Bapak/Ibu di daerah. Setiap perwakilan BPKP terbuka untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pembenahan perencanaan anggaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Ateh memaparkan materi berjudul “Inefisiensi Anggaran dan Kebocoran Anggaran Pusat dan Daerah.” Ia juga menegaskan kesiapan BPKP dalam mendukung program anti-korupsi di daerah untuk mencegah berbagai modus kecurangan seperti suap, gratifikasi, dan manipulasi laporan keuangan. “Kami siap membantu pencegahan korupsi,” tambahnya.
