Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan adanya pemeriksaan terhadap ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Boyolali, sebuah daerah yang dikenal sebagai basis PDIP.
Lebih dari 200 ASN di Boyolali dilaporkan telah diperiksa terkait kasus hukum.
Ganjar menilai hal ini sebagai bentuk intimidasi politik, terutama menjelang Pilkada, mengingat Boyolali adalah salah satu daerah yang memberikan dukungan kuat pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Pemilihan Presiden 2024.
Saat disinggung mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ganjar menolak berkomentar banyak dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
Meski penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dan menggeledah beberapa lokasi terkait kasus ini, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa tersangka dalam kasus tersebut.
Ganjar menyadari bahwa situasi ini semakin memperkuat spekulasi adanya tekanan politik menjelang pendaftaran pasangan calon di berbagai Pilkada, termasuk di Semarang, di mana PDIP akhirnya memberikan rekomendasi kepada Agustina Wilujeng sebagai calon wali kota, menggantikan Hevearita yang sebelumnya merupakan petahana.
Pernyataan Ganjar Pranowo mencerminkan kekhawatiran atas adanya campur tangan pihak tertentu dalam proses Pilkada serentak 2024.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk mengintimidasi atau melemahkan lawan.
Situasi ini menambah tensi politik di tengah persiapan Pilkada yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.
(M. Efendi)
