Seorang aktivis dari salah satu paguron yang enggan disebutkan namanya menyatakan keprihatinannya. Ia menyebut kebijakan ini janggal dan penuh muatan politik.
“Kalau begini terus, bisa-bisa Bandung Barat rungkad,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia juga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada isu strategis seperti kesenjangan ekonomi dan infrastruktur.
“Lihat saja jalan rusak parah di Lembang yang viral karena ditanami pohon pisang,” tegasnya.
Menurutnya, rotasi jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang diukur secara objektif.
“Kalau dipimpin bukan oleh ahlinya dan mulai dari nol lagi, ya hancur ujung-ujungnya. Setiap pimpinan harus paham anggaran dan tanggung jawabnya,” tambahnya kecewa.
Kekosongan jabatan kepala dinas di berbagai OPD juga menjadi sorotan.
“Mumet. Jangankan menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan prajuritnya saja tidak bisa,” ujarnya tajam.
Meski mutasi ini diklaim merupakan tindak lanjut dari evaluasi, uji kompetensi, dan putusan PTUN Bandung, pelaksanaannya tetap menimbulkan tanda tanya besar.
Seorang ketua organisasi masyarakat juga menyebut bahwa mutasi kali ini tidak adil. Pejabat berprestasi justru dipinggirkan, sementara proses open bidding dinilai tidak sesuai mekanisme. Bahkan, ada pejabat bermasalah yang tetap dipertahankan di posisi strategis.
“Pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. Terlihat loncat-loncat dan tidak masuk akal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rekam jejak, latar belakang pendidikan, dan kinerja seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penempatan ASN.
Di akhir laporan, nama Sekda kembali disebut sebagai figur sentral dalam polemik ini. Ia dinilai gagal menjaga sistem karier ASN yang seharusnya berjalan dengan prinsip keadilan, meritokrasi, dan akuntabilitas.
(TIM)
Tinggalkan Balasan