Investigasi Indonesia
Jepara, Jawa Tengah – Kasus dugaan penyaluran MBG bermasalah kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Ribuan siswa di wilayah Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dilaporkan tidak menerima hak manfaat dari program tersebut pada hari ini, Senin (1/4).
Usut punya usut, tersendatnya distribusi program ini diduga kuat dipicu oleh pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau daring (dalam jaringan). Kebijakan tersebut diterapkan secara mendadak menyusul adanya agenda halal bihalal tenaga pendidik di lingkungan sekolah, sehingga aktivitas belajar mengajar tatap muka terpaksa ditiadakan sementara.
Kendati siswa tidak hadir secara fisik di sekolah, elemen masyarakat menilai hal tersebut tidak seharusnya menggugurkan hak mereka untuk menerima manfaat program. Kondisi ini sontak memicu kritik tajam terkait kesiapan operasional serta kinerja Satuan Tugas (Satgas) MBG dalam memitigasi situasi di lapangan.
Sejumlah pihak menyayangkan ketidaksiapan sistem distribusi yang terkesan kaku. Seharusnya, penyaluran manfaat tetap dapat diatur dan didistribusikan langsung ke sasaran meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Kegagalan antisipasi ini memunculkan spekulasi adanya kelalaian administratif hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program.
“Kalau kondisi manajemen seperti ini terus terjadi, wajar jika publik mempertanyakan apakah program ini benar-benar berjalan efektif atau justru bermasalah sejak awal,” ujar salah seorang warga setempat yang menyoroti hal tersebut.
Mengingat program MBG bersumber langsung dari uang pajak rakyat, masyarakat menuntut adanya transparansi penuh dan evaluasi menyeluruh terhadap Satgas pelaksana. Alokasi dana negara dituntut untuk dikelola secara akuntabel tanpa ada celah kerugian.
Lebih jauh, sejumlah kalangan bahkan mengusulkan agar program ini dikaji ulang atau dihentikan sementara jika terbukti salah sasaran. Anggaran yang ada dinilai lebih baik dialihkan untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan lain yang sifatnya lebih mendesak dan rasional bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau klarifikasi resmi dari instansi terkait maupun Satgas MBG mengenai tertahannya hak ribuan siswa tersebut.
Tinggalkan Balasan