Salatiga, Jawa Tengah – Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur perguruan tinggi kembali mencuat, kali ini melibatkan proyek pembangunan jalan masuk selatan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Jawa Tengah. Proyek yang bernilai Rp 3,7 miliar ini diduga sarat dengan berbagai kejanggalan yang merugikan negara.
Sejumlah temuan mencurigakan terungkap setelah tim investigasi media melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada Jumat (14/11/2025) pukul 14.55 WIB. Proyek yang dibiayai oleh DIPA UIN Salatiga Tahun Anggaran 2025 ini diduga tidak memenuhi standar kualitas dan ketentuan yang berlaku. Berikut beberapa temuan yang mengarah pada dugaan penyimpangan:
- Papan Proyek Tak Terpasang
Sesuai aturan, setiap proyek harus memasang papan proyek yang memuat informasi terkait anggaran, pihak kontraktor, dan spesifikasi proyek. Namun, tim investigasi menemukan bahwa papan proyek justru dibiarkan bersandar di area parkir mobil, jauh dari lokasi konstruksi. - Pekerja Tidak Menggunakan APD
Protokol keselamatan kerja yang mengharuskan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dilanggar, dengan sejumlah pekerja tampak tanpa pelindung yang seharusnya digunakan, menandakan lemahnya pengawasan terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). - Saluran Air Tanpa Lantai Kerja
Pada bagian konstruksi saluran air, tim menemukan indikasi bahwa saluran tersebut dibangun tanpa lantai kerja, yang dapat menurunkan kualitas bangunan dan memperpendek umur proyek. - Indikasi Penyalahgunaan BBM Subsidi
Salah satu temuan paling mencolok adalah dugaan penggunaan BBM solar bersubsidi untuk alat berat yang digunakan dalam proyek ini. Berdasarkan wawancara dengan pihak kontraktor, Direktur Utama CV Inter Desain, Gatot, tidak memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan BBM dan terkesan menghindar saat ditanya tentang detail pengiriman solar.
Pihak kontraktor, yang terdiri dari CV Inter Desain, CV Artha Gemilang, dan CV Monalisa Art, terlihat tidak transparan dalam menjelaskan mekanisme proyek. Temuan-temuan ini menambah kekhawatiran publik mengenai potensi korupsi dalam proyek infrastruktur yang melibatkan dana besar.
Tinggalkan Balasan