Fenomena Pungli Outing Class Jadi Pembelajaran Bersama

Investigasi Indonesia

Semarang, Jawa Tengah – Belakangan ini, fenomena pungli outing class di berbagai institusi pendidikan berstatus negeri harus menjadi pembelajaran penting sekaligus bahan evaluasi bagi semua pihak agar praktik serupa tidak terus berulang. Alih-alih murni bersifat edukatif dan sukarela, masih ditemukan kegiatan sekolah yang justru menetapkan tarif wajib beserta batas waktu pembayaran, yang pada akhirnya sangat memberatkan kondisi finansial wali murid.

Praktik komersialisasi pendidikan ini sering dibalut dengan dalih program komite sekolah, study tour, fun run, atau perayaan akhir tahun. Polanya hampir selalu sama: pihak sekolah atau panitia menentukan nominal pasti yang harus dibayarkan. Bagi siswa yang tidak mampu berpartisipasi karena alasan ekonomi, mereka kerap dihadapkan pada ancaman sanksi administratif, diwajibkan membuat tugas pengganti yang menyulitkan, hingga mendapat tekanan psikologis di lingkungan pergaulannya.

Bagi keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, kewajiban membayar biaya tambahan ini jelas mencekik leher. Oleh karena itu, rentetan kejadian ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola sekolah. Ketika orang tua mempertanyakan urgensi kegiatan dan transparansi pengelolaan dana, sekolah maupun komite tidak boleh lagi berlindung di balik dalih sepihak bahwa hal tersebut “sudah disetujui oleh mayoritas wali murid”.

Secara regulasi, pemerintah telah menjamin bahwa pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri bebas dari segala bentuk pungutan operasional. Penentuan nominal yang diwajibkan kepada siswa merupakan pelanggaran maladministrasi yang berpotensi mencederai integritas instansi pendidikan dan mengarah pada pungutan liar.

Pendidikan sejatinya adalah ruang inklusif. Segala keluhan yang muncul dari masyarakat harus menjadi pengingat tegas bahwa pemaksaan kegiatan berbayar tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga mengikis hakikat keadilan sosial bagi seluruh peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi ekonomi.

Edukasi Hukum: Aturan Larangan Pungutan di Sekolah

Dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah membedakan secara tegas antara pungutan dan sumbangan. Pemahaman akan aturan ini sangat penting agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan pelanggaran. Hal ini diatur kuat dalam dua regulasi utama: