Bandung, Jawa Barat – Implementasi mengenai keterbukaan informasi publik di Jawa Barat kini menjadi sorotan tajam setelah sejumlah wartawan/jurnalis mengeluhkan sikap tertutup oknum pejabat di lingkungan Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat. Slogan pelayanan Sigap, Tanggap, dan Terkendali yang selama ini digaungkan oleh perusahaan pelat merah tersebut dinilai berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana akses konfirmasi berita bagi insan pers sering kali menemui jalan buntu.
Polemik ini mencuat dipicu oleh pengalaman beberapa awak media yang datang langsung ke kantor wilayah untuk melakukan fungsi kontrol sosial dan konfirmasi terkait isu-isu pangan. Bukannya mendapatkan penjelasan resmi yang transparan, para jurnalis justru mengaku tidak mendapatkan respons memadai. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana komitmen jajaran Perum Bulog Jabar dalam menghargai profesi wartawan dan hak masyarakat untuk mengetahui informasi.
Sejumlah wartawan/jurnalis menilai bahwa kesan adanya jarak komunikasi ini sangat disayangkan, mengingat Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Keterbukaan informasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik, bukan justru menciptakan kesan eksklusivitas yang menghambat kerja jurnalistik di wilayah Jawa Barat.
Sebagai lembaga publik, Perum Bulog diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan profesionalisme komunikasi. Insan pers berharap ke depannya pihak manajemen dapat memperbaiki pola interaksi dengan memberikan ruang klarifikasi yang lebih terbuka. Hal ini krusial agar setiap informasi yang berkembang dapat disampaikan secara akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pejabat berwenang di lingkungan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan tertulis terkait keluhan yang disampaikan oleh rekan-rekan media tersebut.
Tinggalkan Balasan