Banyumas, Jawa Tengah – Seorang warga Kabupaten Banyumas meluapkan kekecewaannya lewat portal LaporGub karena merasa dipersulit saat hendak membayar pajak kendaraan. Bukan karena enggan membayar, tapi karena dokumen penting seperti BPKB berada di tangan pihak leasing, sementara permintaan untuk menggunakan dokumen legalisir atau surat keterangan dianggap terlalu berbelit.
Keluhan itu tertuang dalam laporan resmi nomor LGWA61631929 yang diterima pada 24 Juni 2025:
“Pak, mohon administrasi bayar pajak dipermudah. Jangan wajib bawa BPKB asli. Soalnya BPKB saya masih di finance, diminta urus dari sana malah biayanya jadi mahal. Kita ini sudah susah-susah berusaha bayar, malah makin dipersulit. Mohon bantuannya agar kami bisa tetap bayar pajak,” tulisnya.
Diduga keluhan ini tidak hanya dialami oleh pelapor saja, melainkan banyak masyarakat lainnya, terutama mereka yang kendaraan pribadinya masih dalam proses kredit.
Tanggapan Polisi: Sudah Ada Jalur Khusus, Tapi Kenapa Masih Banyak yang Terhambat?
Saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Kasubnit Regident Unit BPKB Samsat Banyumas, Aiptu Yoga Sugita, memberikan penjelasan normatif:
“Untuk pajak tahunan hanya butuh STNK dan KTP pemilik. Untuk perpanjangan 5 tahunan wajib BPKB asli. Tapi jika BPKB masih di leasing, bisa pakai surat keterangan dari pihak finance dan copy BPKB,” ujar Aiptu Yoga. Rabu (25/06/2025).
Selain itu, Yoga juga mengatakan bahwa aduan tersebut sudah ditindaklanjuti, namun hingga berita ini dipublikasikan, status laporan di laman LaporGub masih proses.
Dengan adanya jawaban dari pihak Samsat diatas, tentu ada pertanyaan besar yang masih mengganjal. Jika prosedur ini sudah jelas, mengapa masih ada warga yang merasa dipersulit? Apakah pihak Samsat proaktif menjelaskan prosedur ini kepada masyarakat saat terjadi kendala? Ataukah mereka hanya sekadar menjawab “sesuai aturan” tanpa memberi ruang empati atas realitas ekonomi masyarakat?
Tinggalkan Balasan