Padahal, situasi di lapangan menunjukkan urgensi tinggi. Warga terdampak bencana di sejumlah kecamatan di Bireuen saat ini masih bertahan di posko pengungsian dengan keterbatasan logistik.
DPRK Beri Peringatan Keras
Pihak DPRK Bireuen menyayangkan lambatnya gerak BPBD dalam menyalurkan hak para korban. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan mencegah adanya dugaan penimbunan di tengah situasi darurat.
“Jangan sampai ada alasan administratif yang berlarut-larut. Bantuan ini bisa rusak atau kedaluwarsa jika tidak segera disalurkan,” tegas perwakilan DPRK dalam keterangannya.
BPBD Dipanggil untuk Klarifikasi
Menindaklanjuti temuan ini, DPRK Bireuen menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Pelaksana BPBD Bireuen. Legislatif menuntut penjelasan terbuka mengenai kendala teknis apa yang menyebabkan puluhan ton bantuan tersebut “mengendap” di gudang sementara warga kelaparan.
DPRK mendesak agar distribusi segera dilakukan tanpa penundaan demi meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam di awal tahun 2026 ini.
(Red)
Tinggalkan Balasan