Baca juga: Bareskrim Awasi Kasus Keracunan MBG
Situasi ini berdampak pada lemahnya koordinasi internal. Secara mengejutkan, sang deputy mengungkap bahwa beberapa unsur pimpinan bahkan tidak mengetahui rencana kerja lembaga karena minimnya komunikasi dari pimpinan puncak.
“Kami justru tahu rencana dan program BGN dari Google, dari internet,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Pola kerja yang cenderung tertutup ini, terutama dalam hal rekrutmen SDM dan pengadaan, menimbulkan kesan adanya monopoli kekuasaan yang mengesampingkan prinsip kolektivitas di tubuh lembaga negara tersebut.
Refleksi Etika Kepemimpinan
Menanggapi pengakuan tersebut, Wilson Lalengke memberikan pandangan filosofis mengenai moralitas kepemimpinan. Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini, kepemimpinan sejati adalah seni mendistribusikan tanggung jawab, bukan sekadar mengakumulasi kekuasaan.
“Ketika kewenangan dipusatkan pada satu tangan, maka yang hilang bukan hanya fungsi koordinasi, tetapi juga semangat kolektivitas yang menjadi dasar berdirinya sebuah lembaga,” jelas Wilson. Ia menekankan bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan publik, dan krisis komunikasi internal merupakan sinyal bahaya bagi kredibilitas birokrasi.
Wilson juga menyoroti bahwa kepemimpinan yang menutup diri dari dialog hanya akan melahirkan ketidakpercayaan.
“Seorang pemimpin yang bijak tidak akan merasa kehilangan kuasa ketika berbagi tugas. Justru ia akan menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan,” tambahnya.
Urgensi Reformasi Internal BGN
Klarifikasi ini membuka ruang bagi evaluasi mendalam tentang tata kelola lembaga negara. Pemusatan kewenangan yang berlebihan dinilai dapat memicu ketidakseimbangan yang merugikan tujuan besar lembaga. Reformasi internal melalui distribusi tugas yang adil dan komunikasi terbuka menjadi kunci utama untuk memulihkan vitalitas BGN.
Wilson Lalengke menutup refleksinya dengan pesan moral bahwa kejujuran dan keadilan harus menjadi pilar utama.
“Jika BGN ingin dipercaya, ia harus berdiri di atas kejujuran dan keadilan. Tanpa itu, semua program gizi hanyalah angka di atas kertas,” pungkasnya, sembari mengingatkan perlunya akuntabilitas atas kasus kesehatan masyarakat yang terjadi di lapangan.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan