Dalam hal kebijakan, Pemkot sepakat menggunakan data kemiskinan dari BPS sebagai acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun sasaran program.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa data kemiskinan merupakan salah satu data statistik dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di Kota Pekalongan. Garis Kemiskinan (GK) dihitung berdasarkan dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
“Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan, setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mencakup kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Hayu.
Ia menambahkan bahwa BPS melakukan pembaruan data setiap tahun melalui tahapan pelatihan dan updating agar data yang disosialisasikan tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Data ini nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan harus dipertanggungjawabkan.
(Hatose)
