“Pada pertemuan itu, RS memastikan bahwa tersangka ED akan menjadi Ketua Majelis Hakim, sesuai permintaan LR,” kata Abdul.
Surat penetapan susunan majelis hakim dikeluarkan pada 5 Maret 2024, meski perkara telah dilimpahkan sejak 22 Februari 2024. Penundaan tersebut diduga merupakan bagian dari skema pengaturan vonis bebas Ronald Tannur.
Temuan Barang Bukti Tambahan
Dalam penggeledahan terbaru, penyidik menemukan uang yang jumlahnya melebihi nominal gratifikasi yang diduga diterima Rudi.
“Temuan ini akan kami dalami lebih lanjut,” ujar Abdul.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana pengaruh suap dapat mencederai integritas lembaga peradilan. Selain itu Kejagung berkomitmen untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam skandal ini. Dengan bukti-bukti yang terus dikumpulkan, penyidikan diharapkan dapat membawa keadilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
(Red)
