Kita harus benar-benar melihat ya, human rights itu spektrumnya luas, sangat luas sekali, tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementerian yang ada,” jelas Willy.
Terkait apakah usulan tersebut dapat masuk dalam APBN 2025, Willy enggan memberikan komentar lebih jauh.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki prioritas program lain seperti program makan siang bergizi yang juga penting untuk dipertimbangkan. “Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya, human rights.
Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang cross-cutting, kita akan cermati bersama-sama,” tambahnya.
Nama Natalius Pigai beberapa waktu terakhir memang tengah menjadi perbincangan publik setelah ia mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya dapat membangun HAM di Indonesia secara lebih komprehensif.
Namun, ia mengakui bahwa anggaran yang diberikan saat ini hanya berkisar Rp60 miliar per tahun.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan.
Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” ungkap Pigai.
Ia juga menyebutkan bahwa sudah ada pembicaraan dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait kebutuhan anggaran tambahan untuk kementeriannya.
(M. Efendi)
