Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan rakyat yang berlangsung 25–30 Agustus 2025. Aparat diduga menangkap, menyiksa, menyekap wartawan dan pewarta warga di berbagai lokasi.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA., menyatakan tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
“Tugas aparat adalah melindungi rakyat, bukan menyiksa dan membunuh mereka yang menyuarakan kebenaran. Ini tindakan barbar yang tidak bisa ditolerir,” tegasnya, Kamis (4/9/2025).
Desakan PPWI: Usut Tuntas dan Bebaskan Semua yang Ditangkap
PPWI mendesak pemerintah dan institusi hukum melakukan investigasi independen, menyeluruh, dan transparan. “Brutalitas ini tak boleh dibiarkan. Harus diusut hingga ke komando tertinggi. Tidak boleh ada impunitas,” tegas Wilson.
Ia juga menuntut Kapolri untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan melindungi rakyat, khususnya insan pers.
PPWI meminta pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua wartawan, pewarta warga, dan pengunjuk rasa yang ditangkap.
“Menangkap wartawan sama dengan membungkam suara rakyat. Semua yang ditahan harus segera dibebaskan!” serunya.
Pelanggaran Hukum dan Konstitusi
PPWI menegaskan bahwa tindakan aparat merupakan pelanggaran serius terhadap:
- Pasal 28F UUD 1945: hak memperoleh dan menyampaikan informasi.
- UU No. 39/1999 tentang HAM: hak hidup & bebas dari penyiksaan.
- UU No. 40/1999 tentang Pers: kebebasan pers & perlindungan wartawan.
- KUHP: larangan penyekapan (Pasal 333), penganiayaan (351–355), pembunuhan (338).
- ICCPR: jaminan hak hidup dan larangan penyiksaan.
Tinggalkan Balasan