Diduga Proyek Siluman: CV Nindya Karya Kerjakan Irigasi Tanpa Standar K3 dan Minus Tranparansi 

Aturan Hukum yang Relevan & Ancaman Pidana

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Pasal yang terkait: Kewajiban badan publik membuka informasi penggunaan anggaran.
• Konsekuensi: Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan gugatan hukum.

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Kewajiban: Pemasangan papan informasi proyek adalah bagian dari transparansi PBJ.
• Pelanggaran: Dapat berujung pada blacklist penyedia atau pemeriksaan inspektorat.

3. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman & aturan turunannya

• Konsekuensi: Pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai standar dapat dikenai sanksi administratif dan penghentian kegiatan.

4. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

• Pasal 86–87: Ketidakpatuhan terhadap standar K3 dapat dikenakan:
  • sanksi administratif,
  • pemberhentian pekerjaan,
  • hingga pencabutan izin usaha.

5. KUHP Pasal 359 / 360 (Kelalaian yang Menimbulkan Bahaya)

Jika ketidakterapan standar K3 menyebabkan kecelakaan kerja:

• Pasal 359: Kelalaian yang menyebabkan kematian → pidana penjara hingga 5 tahun.
• Pasal 360: Kelalaian yang menyebabkan luka → pidana penjara hingga 1 tahun.

6. Dugaan Korupsi (Jika Ada Penyimpangan Anggaran) – UU Tipikor

• Pasal 3 atau 7 UU 31/1999 jo. UU 20/2001:
  Penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara →
  pidana penjara sampai 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

(TIM)