- UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001):
Pasal 5 (Pemberian/Penerimaan Suap): Ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda hingga Rp250 juta.
Pasal 12 huruf a atau b (Penyelenggara Negara penerima suap): Ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar.
UU ASN (UU No. 20/2023): Pelanggaran terhadap sistem merit dan kode etik dapat berujung pada sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
Langkah yang Harus Dilakukan Masyarakat:
Jika masyarakat memiliki bukti atau mendapati praktik serupa, langkah yang dapat diambil adalah:
- Melapor melalui kanal resmi LAPOR! (lapor.go.id).
- Menghubungi Inspektorat Kota Semarang sebagai lembaga pengawas internal.
- Melaporkan ke Ombudsman RI perwakilan setempat jika terdapat maladministrasi dalam pengangkatan jabatan.
Integritas Aparatur Negara:
Praktik jual beli jabatan merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip meritokrasi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindakan ini tidak hanya merusak sistem birokrasi, tetapi juga masuk dalam kategori delik tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi. Setiap ASN dan pejabat publik dituntut untuk menjaga integritas guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance). Pengawasan dari lembaga independen dan keberanian masyarakat dalam melaporkan indikasi KKN melalui kanal resmi sangat diperlukan untuk menjaga marwah institusi negara.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan