Merasa Dipersulit dan Rumit, Warga Keluhkan Pelayanan Samsat Banjarnegara 

Regulasi yang Berlaku:

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan instansi pemerintah wajib:

• Cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.
• Memberikan kepastian waktu, biaya, dan prosedur.
• Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Jika terjadi praktik penghambatan layanan secara sengaja atau mendorong masyarakat untuk menggunakan calo, bisa dikenakan sanksi sesuai:

Pasal 21 UU Pelayanan Publik:

Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan maladministrasi dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.

Pasal 421 KUHP:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, dihukum penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.”

Bacaan Lainnya

• Warga Keluhkan Dugaan Pungli dan Pelayanan Buruk di Samsat Kota Cirebon
• Skandal Solar Subsidi di Proyek Kampus UNTIDAR: Diduga Libatkan Oknum Brimob dan TNI
• Pungli Diduga Masih Subur di Samsat Depok: Warga Tuntut Transparansi dan Tindakan Tegas

(TIM)