Bandung, Jawa Barat – Pengelolaan Dana Hibah KONI KBB Tahun Anggaran 2025 senilai Rp11 miliar kini tengah menjadi sorotan publik akibat dugaan minimnya transparansi dalam pendistribusian anggaran kepada cabang olahraga dan atlet. Anggaran fantastis yang bersumber dari APBD tersebut dipertanyakan alokasinya setelah sejumlah temuan awal mengindikasikan adanya ketimpangan antara pagu besar dengan realisasi riil di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Bandung Barat dikabarkan hanya menerima bantuan di kisaran Rp10 juta hingga Rp50 juta. Secara matematis, jika diasumsikan terdapat 65 cabor yang masing-masing menerima Rp50 juta, total dana yang terserap hanya mencapai Rp3,25 miliar. Fakta ini menyisakan pertanyaan besar mengenai sisa anggaran miliaran rupiah lainnya yang belum terpetakan dengan jelas.
“Anggarannya besar, tapi yang turun ke bawah kecil. Tidak jelas pembagiannya,” ujar seorang sumber yang memahami aliran dana tersebut.
Sektor pembinaan atlet juga tidak luput dari polemik. Dengan asumsi minimal 500 atlet yang seharusnya menerima insentif sebesar Rp1,5 juta, total dana yang dibutuhkan hanya berkisar Rp750 juta. Namun, hingga saat ini tidak tersedia data terbuka mengenai jumlah pasti atlet penerima maupun daftar distribusi insentif yang dapat diakses publik. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa anggaran operasional internal organisasi justru lebih mendominasi dibandingkan fokus prestasi atlet.
Ironisnya, para pengurus cabor juga mengeluhkan beban administratif yang tidak proporsional. Meskipun bantuan yang diterima tergolong kecil, mereka diwajibkan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan persyaratan yang dinilai sangat rumit dan di luar standar umum.
“Dana kecil, tapi laporannya seperti anggaran besar,” ungkap salah satu pengurus cabor yang enggan disebutkan identitasnya.
Publik kini mendesak adanya audit investigatif menyeluruh untuk membongkar tata kelola keuangan di tubuh KONI Kabupaten Bandung Barat. Sebagai dana yang bersumber dari uang rakyat, transparansi penggunaan anggaran wajib dikedepankan guna menghindari potensi kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang.
Tinggalkan Balasan