Semarang, Jawa Tengah – Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih banyak masyarakat yang salah kaprah mengenai status hukum pelakupencurian yang telah mengembalikan barang curiannya. Memahami hukum pidana kasus pencurian sangat penting guna mengetahui bahwa sistem peradilan kita tidak serta-merta menghentikan proses hukum hanya karena adanya pemulihan aset. Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai delik formil, yang berarti fokus utama hukum adalah pada perbuatannya, bukan sekadar dampak kerugiannya.
Apa Itu Delik Formil?
Delik formil adalah jenis tindak pidana yang perumusan hukumnya menitikberatkan pada dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (atau Pasal 476 UU 1/2023), kejahatan dianggap telah selesai atau sempurna saat pelaku mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
Artinya, begitu barang tersebut berpindah tangan dan berada dalam kekuasaan pelaku, maka delik tersebut sudah terpenuhi. Undang-undang tidak melihat apakah barang tersebut kemudian dijual, dirusak, atau dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Fokus jaksa dan hakim adalah membuktikan bahwa perbuatan mengambil itu telah terjadi secara sadar dan melawan hak.
Apakah Pelaku Tetap Dihukum Jika Barang Dikembalikan?
Secara yuridis, pengembalian barang curian tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Pelaku tetap dapat diproses secara pidana hingga ke persidangan. Pengembalian barang bukti hanya dikategorikan sebagai faktor yang meringankan (mitigasi) dalam vonis hakim, namun bukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan pelaku dari jerat hukum.
Namun, dalam perkembangan hukum modern di Indonesia, terdapat mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang diatur melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 atau Perpol No. 8 Tahun 2021. Proses hukum bisa dihentikan jika ada perdamaian antara pelaku dan korban, nilai kerugian kecil, dan pelaku bukan residivis. Tanpa melalui mekanisme resmi ini, proses hukum pidana akan tetap berjalan meskipun barang telah kembali.
Tinggalkan Balasan