Semarang, Jawa Tengah – Ruwetnya birokrasi dan lamanya proses administrasi klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang, memicu keluhan serius dari para mantan pekerja. Salah seorang warga Kota Semarang mengaku telah menunggu lebih dari dua bulan tanpa kepastian terkait pencairan dana JHT yang nominalnya di atas Rp15 juta.
Meski sistem klaim saat ini telah menggunakan basis daring (online), kenyataan di lapangan justru dirasakan berbelit atau njelimet. Warga mengeluhkan prosedur yang mengharuskan mereka tetap datang ke kantor cabang untuk verifikasi fisik setelah mendaftar online. Ironisnya, setelah mendatangi kantor, peserta masih harus menunggu proses verifikasi lanjutan selama 3 hingga 5 hari kerja tanpa kepastian waktu pencairan yang jelas.
“Sudah tidak bekerja berbulan-bulan dan tidak punya penghasilan tetap, tapi mau mengambil uang sendiri saja sulitnya luar biasa. Padahal semua dokumen sudah lengkap,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut, Selasa (3/3/2026).
Kondisi sulit inipun memicu kemunculan praktik percaloan yang kini bersiasat dengan berdalih sebagai biro jasa guna meyakinkan korbannya. Redaksi menemukan indikasi bahwa oknum-oknum ini mematok imbalan (fee) dasar sebesar 15 hingga 20 persen dari total nominal klaim. Mirisnya, biaya tersebut belum termasuk “tarif tambahan” jika ditemukan adanya kekurangan dokumen atau data peserta, sehingga potongan saldo yang diterima warga menjadi semakin mencekik.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan reformasi birokrasi dan mempermudah layanan bagi peserta yang memiliki kendala data agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran praktik biro jasa ilegal yang sangat merugikan tersebut.
Tinggalkan Balasan