Dia juga mendorong para pemangku kepentingan untuk memperbaiki strategi penanggulangan kemiskinan, seperti melalui konvergensi program, peningkatan data sasaran, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan swasta, serta kontribusi berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat terus mendukung upaya ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Harso Susilo, menambahkan bahwa penerima insentif fiskal tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya melibatkan 10 kabupaten/kota.
“Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tren positif penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir,” ujar Harso.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menurun dari 14,46 persen pada 2014 menjadi 10,47 persen pada 2024.
Angka kemiskinan ekstrem pun mengalami penurunan dari 1,1 persen pada 2023 menjadi 0,89 persen pada Maret 2024.
“Kami semua bertanggung jawab untuk terus menurunkan angka kemiskinan, termasuk mengurangi kemiskinan ekstrem menuju 0 persen di akhir 2024,” tutup Harso.
Capaian ini juga melengkapi penghargaan serupa yang diterima Pemprov Jateng pada September 2024, di mana mereka memperoleh dana sebesar Rp 5,6 miliar.
(M. Efendi)
