Jakarta – Indonesia baru saja menutup satu babak besar pergerakan nasional: arus mudik dan balik Idul Fitri 2025. Hampir seluruh aspek diklaim sukses—dari kelancaran lalu lintas, kesiapan infrastruktur, hingga pelayanan publik yang disebut membaik. Namun, ada satu pihak yang luput dari panggung apresiasi: media.
Para jurnalis—baik dari media nasional, lokal, hingga komunitas—berperan vital dalam menyebarkan informasi krusial. Dari peta kemacetan, jadwal buka-tutup jalur, titik posko kesehatan, hingga rute alternatif, semuanya disajikan nyaris real-time demi kepentingan publik.
Namun ironi terjadi. Dalam parade pujian yang diberikan kepada aparat dan pejabat, tak satu pun institusi negara, termasuk Dewan Pers, menyebut atau mengapresiasi kontribusi insan media. Sebuah tamparan pahit bagi profesi yang kerap bekerja dalam diam, tapi selalu jadi ujung tombak informasi.
“Kami memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang telah bekerja luar biasa selama arus mudik dan balik tahun ini. Tanpa mereka, publik akan gelap informasi,” kata Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Minggu (14/4/2025).
Menurut Lalengke, keberhasilan mudik bukan hanya hasil kerja aparat, melainkan hasil kolaborasi publik, termasuk para pengguna transportasi umum dan peran strategis media dalam membangun kesadaran kolektif.
“Tapi negara seolah mengalami amnesia selektif. Hanya mengingat yang berseragam, melupakan yang berpena,” tegasnya.
Kritik terhadap Dewan Pers pun tajam. Alih-alih membela kehormatan jurnalis, institusi itu dinilai justru bertransformasi menjadi “tim hore kekuasaan”—menghadiri seremoni, tapi diam saat pers dilupakan.
Respons keras juga muncul dari berbagai penjuru negeri:
Pos terkait
Tinggalkan Balasan