Bogor, Jawa Barat — Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam acara CATALYST 2025: Value-Based Leadership – The Foundation of Economic Progress and National Future yang digelar di Aula GPS Lantai 1 Universitas Pakuan, Bogor, Selasa, 24 Juni 2025, menuai sorotan tajam dari kalangan insan pers.
Dalam pidatony, Dedi secara terbuka menyampaikan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, instansi pemerintah tidak lagi perlu menjalin kerja sama dengan media massa. Ia menyarankan agar para pemimpin cukup memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada publik secara langsung, sebagai bentuk transparansi.
“Pemerintah bisa bercerita langsung ke masyarakat melalui media sosial. Tak perlu lagi kerja sama dengan media massa,” ujar Dedi dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari berbagai pihak, khususnya pelaku media dan jurnalis. Banyak yang menilai ucapan Dedi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan kontrol sosial.
Namun berbeda dengan kritik yang mengemuka, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA., justru mendukung penuh pernyataan Dedi Mulyadi. Ia menilai apa yang disampaikan gubernur tersebut justru selaras dengan prinsip transparansi dan perubahan lanskap media saat ini.
Tinggalkan Balasan