Pekalongan, Jawa Tengah — Sebanyak 346 personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Kabupaten Pekalongan (AMKP) pada Senin (11/11). Aksi ini berlangsung di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan dan menyoroti dugaan ketidaknetralan KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Pengamanan dimulai dengan apel yang dipimpin Kapolres Pekalongan, AKBP Doni Prakoso Widamanto, S.I.K. Dalam apel tersebut, Kapolres mengingatkan pentingnya pengamanan menyeluruh, baik terhadap peserta aksi, lokasi, maupun aset lainnya. “Dalam pelaksanaannya, kita mengacu pada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,” ujar Kapolres.
Kapolres juga menginstruksikan seluruh personel agar memahami tugas masing-masing dan mengikuti arahan dari perwira pengendali. “Ikuti petunjuk dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan,” tambahnya. Ia menekankan bahwa tujuan pengamanan bukan untuk bersikap resistif, melainkan untuk melindungi seluruh pihak. “Kita di sini untuk melindungi semua, baik peserta aksi maupun sasaran aksi. Keduanya adalah saudara kita,” ungkapnya.
Massa aksi damai yang berjumlah sekitar 250 orang menuntut agar KPU Kabupaten Pekalongan bertanggung jawab atas dugaan ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pilkada. Sesampainya di lokasi, mereka langsung disambut oleh personel TNI-Polri yang telah disiagakan. Pihak kepolisian kemudian memfasilitasi perwakilan peserta aksi untuk berdialog dengan Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan.