Landasan Hukum dan Pemeliharaan Keamanan Wilayah
Pelaksanaan patroli dialogis, langkah pencegahan dini, serta penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berpedoman pada ketentuan perundang-undangan berikut:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf c: Menegaskan tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas):
Mengatur strategi kemitraan yang sejajar dan komunikatif antara anggota Polri dan warga guna mendeteksi, mencegah, serta menyelesaikan potensi gangguan kamtibmas secara dini di tingkat lingkungan.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari rilis resmi kepolisian Polsek Lubuk Besar. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta mendukung penuh langkah preventif dan kemitraan aparat kepolisian bersama masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.
(AAN)







Tinggalkan Balasan