Tangerang, Banten – Kasus belanja pakaian dinas untuk anggota DPRD Kota Tangerang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Syamsul Bahri, Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia, serta Ketua DPD LSM Komite Pemantau Korupsi Provinsi Banten, pengadaan pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH), dan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk DPRD Kota Tangerang diduga melanggar rasio harga dan menimbulkan kecurigaan.
Pada tahun 2021, rencana belanja pakaian untuk 50 anggota DPRD Kota Tangerang dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun berikutnya, pengadaan pakaian dinas dilanjutkan dengan nilai anggaran yang jauh lebih tinggi, menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran oleh Sekretariat DPRD.
Dugaan muncul bahwa belanja pakaian dinas tersebut menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvina untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap, yang menambah kekhawatiran akan mahalnya biaya.
Menurut Syamsul Bahri, kegiatan belanja pakaian pada tahun 2022 mengalami beberapa kejanggalan. Misalnya, pengadaan pakaian dinas dinyatakan menggunakan dua item kegiatan, yakni belanja pakaian dan jahit, padahal seharusnya cukup satu kegiatan. Total nilai kegiatan untuk belanja pakaian dinas tahun 2022 mencapai Rp779.495.000.
