Investigasi Indonesia
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menonaktifkan Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Keputusan ini mengejutkan, mengingat Muchtasyar baru dilantik pada 16 Januari 2025 dan diberhentikan pada 10 Februari 2025, sebelum genap sebulan menjabat.
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Muchtasyar masih berstatus nonaktif, sementara pencopotan resminya menunggu Keputusan Presiden (Keppres). “Kalau dicopot harus pakai Keppres. Sementara ini nonaktif,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Penggeledahan Kejagung dan Kisruh Elpiji 3 Kg
Penonaktifan ini terjadi di tengah penggeledahan Kantor Ditjen Migas oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) serta polemik distribusi elpiji 3 kilogram (kg) yang menyebabkan kelangkaan di berbagai daerah.
Sehari sebelum pencopotan Muchtasyar, Kejagung menggeledah tiga ruangan di Kantor Ditjen Migas, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (10/2/2025). Ketiga ruangan tersebut adalah Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Penggeledahan ini terkait penyelidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam periode 2018-2023.
Selain itu, penonaktifan Muchtasyar juga terjadi di tengah kisruh distribusi elpiji 3 kg. Sejak 1 Februari 2025, Kementerian ESDM melarang pengecer menjual elpiji subsidi dan mewajibkan masyarakat membeli langsung ke pangkalan resmi Pertamina. Namun, kebijakan ini justru memicu kelangkaan karena jumlah pangkalan terbatas, sementara pengecer lebih mudah diakses masyarakat.
Setelah muncul gejolak di lapangan, pemerintah akhirnya merevisi aturan tersebut. Kini, pengecer diubah statusnya menjadi subpangkalan Pertamina agar tetap bisa menjual elpiji 3 kg kepada masyarakat.
Meskipun ada berbagai spekulasi mengenai alasan pencopotan Muchtasyar, Bahlil tidak memberikan penjelasan rinci.
