Semarang, Jawa Tengah – Mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah di era digital saat ini seolah memikul beban ganda yang teramat berat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan mutu akademik siswa. Namun di sisi lain, mereka dipaksa beralih fungsi bak seorang akuntan publik yang harus mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.
Fakta miris di lapangan menunjukkan, rentetan kasus hukum yang menyeret para pahlawan tanpa tanda jasa ini ke meja hijau sering kali bukan berlandaskan pada niat jahat (mens rea) untuk merampok uang negara. Tragedi yang paling sering terjadi adalah ketidaktahuan teknis, kelalaian bendahara sekolah, hingga “jebakan administrasi” yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi.
Sistem pelaporan melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang diatur dalam Permendikbudristek mengharuskan presisi tingkat tinggi. Salah memasukkan kode pajak, selisih harga pembelian barang dengan standar harga pasar yang ditetapkan pemerintah, atau ketidaklengkapan stempel dan kuitansi, dengan mudah dikategorikan sebagai temuan mark-up atau kerugian negara oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menjadi Sasaran Empuk Oknum Tak Bertanggung Jawab
Kelemahan administratif inilah yang kemudian menjadi “lahan basah” bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sudah menjadi rahasia umum di dunia pendidikan, Kepala Sekolah kerap menjadi sasaran empuk intimidasi dan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) liar maupun oknum Wartawan tak bertanggung jawab.
Berbekal asumsi dan temuan kelemahan administrasi yang sebenarnya bisa diperbaiki, oknum-oknum ini biasanya datang membawa ancaman akan melaporkan sang Kepala Sekolah ke Kejaksaan atau memviralkannya di media sosial jika tidak diberikan sejumlah “uang damai”.
Dalam kondisi panik dan tertekan, banyak Kepala Sekolah yang terpaksa merogoh kantong pribadi karena tidak memiliki pelindung, tidak paham hukum, dan takut karirnya hancur. Institusi sekolah yang seharusnya menjadi zona nyaman untuk belajar, berubah menjadi zona penuh teror birokrasi.
Pentingnya Mitigasi dan Audit Mandiri
Fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum (APH) harus mulai membedakan mana kejahatan korupsi yang disengaja, dan mana kelalaian administrasi yang murni karena keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah.
Di sisi lain, para Kepala Sekolah juga tidak boleh terus-menerus berlindung di balik alasan “tidak tahu”. Sudah saatnya institusi pendidikan melakukan langkah preventif dengan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan Audit Transparansi Mandiri.
Sekolah membutuhkan mitra strategis yang bisa memverifikasi dan menyisir kelemahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) mereka secara rahasia sebelum dokumen tersebut diserahkan ke negara atau diendus oleh oknum pemeras. Dengan sistem pelaporan yang sudah “kebal” secara administrasi, Kepala Sekolah dapat kembali tidur nyenyak dan fokus pada tugas mulianya: mendidik generasi penerus bangsa, tanpa perlu takut menghadapi siapa pun.
Edukasi Hukum: Beda Maladministrasi dan Korupsi
Secara hukum, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya Niat Jahat (Mens Rea). Jika seorang Kepala Sekolah terbukti memperkaya diri sendiri dengan cara membuat kegiatan fiktif, hal tersebut murni masuk dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, apabila terjadi kesalahan pembukuan, kelebihan bayar akibat ketidaktahuan harga pasar, atau hilangnya bukti kuitansi (tanpa ada niat mencuri uangnya), hal ini masuk dalam kategori Maladministrasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif tidak bisa langsung dipidanakan. Pejabat terkait berhak diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara (Tuntutan Ganti Rugi/TGR) atau memperbaiki sistemnya. Di sinilah pentingnya sekolah memiliki pemahaman hukum dan konsultan pelindung agar tidak mudah diintimidasi secara pidana oleh oknum eksternal.
Catatan Redaksi: Media Investigasi Indonesia bersimpati penuh atas beban berat yang ditanggung oleh tenaga pendidik dan Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Kami berdiri tegak menolak segala bentuk pemerasan dan kriminalisasi terhadap guru oleh oknum. Kebenaran harus ditegakkan, dan pendidikan harus dilindungi.
(Red)
Tinggalkan Balasan