Wilson Lalengke menambahkan bahwa korupsi dana MBG adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan generasi bangsa.
“Jika pemerintah diam saat ribuan anak terancam kesehatannya, maka negara sedang dikendalikan oleh kepentingan mafia anggaran. Penyelidikan harus dimulai dari pimpinan tertinggi untuk memastikan tidak ada dana yang diselewengkan,” tulis alumni PPRA-48 Lemhannas RI tersebut.
Kegagalan Keadilan dalam Perspektif Filosofis
Dari sudut pandang filsafat keadilan, situasi ini dianggap sebagai kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan distributif. Merujuk pada pemikiran Plato dalam The Republic, keadilan seharusnya menempatkan keselamatan warga negara di atas segalanya. Jika negara gagal melindungi anak-anak, maka negara tersebut kehilangan landasan moralnya.
Senada dengan itu, imperatif kategoris dari Immanuel Kant menegaskan bahwa hukum harus berlaku universal. Negara tidak boleh membiarkan pelanggaran besar terjadi tanpa konsekuensi hukum hanya karena melibatkan program milik penguasa. Di sisi lain, prinsip Utilitarianisme dari John Stuart Mill menekankan bahwa kebahagiaan terbesar harus dirasakan oleh jumlah orang terbanyak, yang dalam hal ini adalah hak anak-anak atas asupan bergizi yang aman.
Desakan Tindakan Tegas Pemerintah
Pemerintah didesak untuk tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi MBG. Gugatan perdata dari orang tua korban juga didorong sebagai bentuk tuntutan tanggung jawab serta jaminan rehabilitasi kesehatan jangka panjang bagi anak-anak yang terdampak.
Momentum ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membersihkan mafia anggaran dalam program gizi nasional. Transparansi dan ketegasan hukum terhadap setiap pimpinan lembaga yang terlibat menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program Makanan Bergizi Gratis.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan