“Jadi, sudah kami kerjakan sesuai rencana dari awal. Dengan anggaran Rp435.946.520, jadinya hanya seperti itu, karena rencananya nanti sebelahnya akan dibangun lagi untuk lapangan mini karena lahannya masih ada,” jelas Kasmini.
Namun, warga setempat menduga bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan berpotensi terjadi mark-up anggaran. Mereka berharap aparat penegak hukum, seperti Polres Banjarnegara dan Polda Jawa Tengah, segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa ini.
Pemerintah Desa Plumbungan, melalui situs resminya, mencantumkan Kasmini sebagai Kepala Desa dan Turip sebagai Sekretaris Desa. Namun, upaya media untuk menghubungi Sekretaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons.
Pembangunan GOR ini menjadi sorotan publik, mengingat Desa Plumbungan menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp987.343.000 pada tahun 2024 dan Rp980.735.000 untuk tahun 2023.
Warga berharap agar dana tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan bersama.
Perbandingan GOR Desa Plumbungan dengan Desa Klapa
Sementara dari hasil pantauan tim Investigasi pembangunan GOR di Desa Klapa, Kecamatan Plumbungan, Kabupaten Banjarnegara menghabiskan dana Rp503.000.000, hanya berbeda sedikit dengan Desa Plumbungan.
Pihak berwenang diharapkan segera melakukan audit dan investigasi terhadap proyek ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.
(Tim/Red)
Tinggalkan Balasan