Situasi ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Sejumlah kalangan menilai bahwa penanganan kasus yang tidak tegas justru berpotensi memperpanjang praktik impunitas di tubuh institusi penegak hukum.
Wilson Lalengke Desak Reformasi Menyeluruh
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan mutasi yang dijatuhkan kepada AKBP Victor Inkiriwang. Menurutnya, mutasi bukanlah bentuk hukuman yang sepadan apabila dugaan tindak pidana narkotika benar terjadi.
Wilson menegaskan bahwa aparat yang diduga terlibat kejahatan berat seharusnya diproses secara pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar dipindahkan jabatan. Ia juga mendesak adanya pembenahan serius di internal Polri, khususnya pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan promosi dan mutasi jabatan.
“Selama proses promosi masih diselimuti praktik transaksional, maka kasus serupa akan terus berulang. Reformasi SDM Polri menjadi keharusan jika ingin mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Wilson dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2025).
Potret Buram Penegakan Hukum
Kasus dugaan keterlibatan Kapolres Tangerang Selatan dalam pusaran narkotika dinilai sebagai gambaran problem struktural yang lebih luas. Berulangnya kasus aparat terjerat narkoba, pemerasan, dan korupsi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum internal.
Pengamat menilai, tanpa reformasi yang menyentuh akar persoalan—mulai dari transparansi karier, penindakan tegas terhadap pelanggaran, hingga penghapusan budaya setoran—kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan terus tergerus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara rinci proses hukum lanjutan terhadap dugaan kasus tersebut. Publik pun masih menanti langkah konkret penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan