Padahal, para petani menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh Program Ketahanan Pangan Nasional dan berkontribusi secara resmi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun jika diberikan kepastian hukum atas pengelolaan lahan.
Respons DPRD dan Langkah Audiensi
Setelah sempat mendesak masuk ke halaman Gedung DPRD, massa akhirnya ditemui oleh Anggota DPRD Simalungun, Bernard Damanik. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengajak perwakilan petani untuk berdialog di ruang Sekretariat DPRD.
“Kami sebagai wakil rakyat berusaha selalu ada untuk masyarakat. Mari kita duduk bersama melalui audiensi untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini,” ujar Bernard menenangkan pengunjuk rasa.
Hasil Kesepakatan: Pelibatan Petani Lokal
Audiensi yang juga dihadiri oleh Asisten 1 Pemkab Simalungun tersebut menghasilkan beberapa poin krusial. Pihak pemerintah dan legislatif berjanji akan segera membenahi koordinasi dan memastikan pelibatan kelompok tani setempat dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.
Hasil kesepakatan ini rencananya akan segera dilaporkan kepada Bupati Simalungun untuk ditindaklanjuti secara teknis. Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib dan aman di bawah pengawalan ketat personel Polres Simalungun serta Satpol PP. Masyarakat berharap janji pelibatan petani lokal tersebut bukan sekadar wacana untuk meredam massa.
(Yuni)
Tinggalkan Balasan