Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, menantang secara terbuka agar Kapolri Jenderal Sigit hadir langsung di ruang sidang, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan pembuktian integritas institusi Polri di hadapan publik.
“Kami tidak sedang menggugat oknum. Kami menggugat sistem. Dan sebagai pucuk pimpinan, Kapolri wajib tampil menjawab semua dugaan yang ada,” tegas Wilson dalam konferensi pers, Minggu (15/6/2025).
Tak berhenti di situ, Wilson juga membuka dugaan keterlibatan oknum TNI aktif, termasuk seseorang bernama Rico, yang diduga kuat menyuap wartawan dengan dana Rp4 juta untuk menghentikan liputan mereka.
“Jika benar ada anggota TNI terlibat, Panglima tidak bisa diam. Ini soal marwah institusi dan keadilan. Semua harus bersih, tanpa pandang bulu!” tandasnya.
PPWI menegaskan siap mengawal kasus ini secara transparan dan mengajak seluruh komunitas pers — baik nasional maupun internasional — untuk memantau proses sidang ini sebagai bentuk perlawanan terhadap intimidasi dan represi terhadap kebebasan pers.
Wilson, yang dikenal sebagai pelatih jurnalisme warga untuk ribuan anggota TNI dan Polri, menyebut keterlibatan aparat dalam praktik ilegal sebagai “penghianatan kepercayaan rakyat.”
“Kalau aparat justru jadi pelaku pelanggaran hukum, maka penegakan hukumnya harus dua kali lebih keras. Masyarakat tidak boleh diam,” ujarnya penuh semangat.
Kasus ini dianggap sebagai cermin besar untuk menilai sejauh mana integritas penegak hukum di Indonesia. Di tengah sorotan publik, peristiwa ini membuka luka lama soal independensi pers dan kebebasan menyampaikan informasi.
PPWI berharap proses praperadilan ini tidak hanya membuka borok lama, tapi juga menjadi momentum untuk merestorasi kepercayaan rakyat terhadap hukum dan keadilan di negeri ini.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan