“Ini adalah bentuk manipulasi data dan perampasan hak secara melawan hukum. Diduga motif ini terjadi karena oknum mengetahui saya terkena PHK, sehingga mereka bertindak sewenang-wenang karena takut kehilangan dana pengembalian,” tegasnya.
Atas rentetan kerugian materil dan imateril tersebut, Indra menuntut tiga hal utama. Pertama, meminta pihak bank mencairkan seluruh hak dananya yang tertahan tanpa ada pemotongan sepihak. Kedua, meminta statusnya dibebaskan dari seluruh kewajiban hutang karena akad dinilai cacat hukum secara prinsip dan murni hasil rekayasa. Ketiga, mendesak aparat penegak hukum serta otoritas terkait di Jambi untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas praktik kejahatan perbankan ini.
Saat ini, pelapor telah melampirkan seluruh bukti akad, catatan analisa, serta mutasi rekening ke redaksi sebagai landasan laporannya untuk diteruskan ke ranah hukum.
Edukasi Hukum: Mengenal Sanksi Hukum Kejahatan Perbankan dan Hak Nasabah
Kasus seperti yang diadukan di atas, apabila terbukti kebenarannya di mata hukum, dapat menjerat pelaku (oknum pegawai bank) dengan sanksi pasal berlapis, di antaranya:
Tindak Pidana Perbankan: Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU tentang Perbankan Syariah, pegawai bank yang dengan sengaja memalsukan catatan, dokumen, atau memanipulasi mutasi rekening nasabah dapat diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga miliaran rupiah.
Pemalsuan Dokumen (KUHP): Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat/dokumen yang dapat menimbulkan kerugian diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun.
Penggelapan & Penipuan (KUHP): Pasal 378 (Penipuan) dan Pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam Jabatan) dapat diterapkan jika oknum terbukti mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan dana, wewenang, atau aset pihak lain.
Hak Perlindungan Konsumen: Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak mendapatkan informasi yang jujur serta berhak menuntut ganti rugi apabila layanan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal (cacat akad).
Bagi masyarakat yang mengalami hal serupa, dihimbau untuk mengumpulkan bukti tertulis (mutasi rekening, salinan akad) dan segera melapor ke Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional setempat atau melalui kontak 157, serta membuat Laporan Polisi (LP).
Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan berdasarkan laporan aduan yang masuk ke email redaksi@investigasiindonesia.co.id. Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Segala klaim dan dugaan dalam berita ini merupakan pernyataan sepihak dari pelapor yang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut dari aparat yang berwenang. Redaksi memberikan Ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada institusi terkait (Bank B** di Muaro Jambi) sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Tinggalkan Balasan