Boalemo, Gorontalo – Isu mengenai skandal mafia tanah Boalemo kini tengah memanas menyusul mencuatnya dugaan penyerobotan aset milik keluarga Nalole oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Molombulahe, Kabupaten Gorontalo.
Lahan seluas 14.645 meter persegi yang terletak di Kecamatan Paguyaman tersebut ditengarai dikuasai secara sepihak melalui manipulasi dokumen administrasi pertanahan yang melibatkan oknum pejabat setempat.
Kejanggalan Dokumen Hibah Tahun 1974
Berdasarkan temuan Tim Investigasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), keluarga besar Nalole menegaskan bahwa tanah tersebut hanya dipinjamkan sejak tahun 1961 untuk kepentingan umum, bukan dihibahkan. Namun, Pemdes Molombulahe mengklaim memiliki Surat Keterangan Hibah tertanggal tahun 1974.
Kejanggalan logis ditemukan dalam dokumen tersebut. Penerima hibah, (alm) Irwan Mantu, diketahui lahir pada tahun 1966. Hal ini berarti pada saat transaksi hibah terjadi di tahun 1974, penerima masih berusia 8 tahun. Selain itu, ahli waris yang namanya tercantum dalam dokumen mengaku tidak pernah menandatangani surat apa pun, yang memperkuat dugaan pemalsuan tanda tangan.
Komersialisasi Lahan di Tengah Sengketa
Meski status hukum lahan masih bermasalah, di atas tanah tersebut kini telah berdiri lapak-lapak pedagang. Para pedagang diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp600.000 per bulan yang diduga dikoordinir oleh Pemdes Molombulahe.
Kepala Desa Molombulahe, Hariyanto Manto, berdalih kebijakan tersebut diambil agar lahan menjadi lebih produktif. Namun, pihak keluarga Nalole menilai tindakan tersebut sebagai penguasaan lahan secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah.
Ketum PPWI: Ini Penyakit Kronis Birokrasi
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengecam keras dugaan praktik mafia tanah di Boalemo ini. Menurutnya, manipulasi hak rakyat oleh oknum pejabat adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik.
Tinggalkan Balasan