Ketum SWI Raih Penghargaan Penggerak UMKM

Abah Sofyan

“Banyak wartawan terutama di daerah, gajinya kecil, bahkan ada yang tidak digaji tetap, hanya honor per berita. UMKM jadi penopang supaya dapur tetap ngebul, anak tetap sekolah, tapi profesi wartawan tetap jalan,” tambahnya.

Simbiosis Mutualisme Jurnalis dan UMKM

Iskandar memaparkan bahwa jurnalis memiliki modal sosial yang kuat, yakni jaringan dan kepercayaan publik yang luas. Relasi dengan berbagai kalangan—mulai dari pejabat, pengusaha, hingga pelaku UMKM—merupakan fondasi yang sangat baik untuk membangun ekosistem ekonomi yang sehat.

Di sisi lain, terdapat simbiosis mutualisme antara jurnalis dan pelaku UMKM. Pelaku usaha membutuhkan eksposur pemberitaan agar produk mereka dikenal luas, sementara jurnalis mendapatkan informasi sekaligus peluang ekonomi tambahan melalui pemberdayaan sektor tersebut.

“Inilah simbiosis kita: jurnalis menggerakkan UMKM, lalu UMKM menyejahterakan jurnalis. UMKM selaras dengan ekonomi jurnalis, sebab bisa membuat jurnalis sejahtera, mandiri, dan tidak gampang dibeli. Jurnalis yang sejahtera membuat berita lebih merdeka,” pungkasnya.

Bacaan Lainnya

Aturan Hukum dan Etika Pers

Kemerdekaan dan profesionalisme pers dilindungi serta diatur secara tegas melalui regulasi nasional untuk menjamin independensi karya jurnalistik:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

Pasal 6: Mengatur peranan pers nasional untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan sosial terhadap kebijakan publik.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ): Menjamin wartawan untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta terbebas dari tekanan atau suap, yang salah satunya didukung oleh kemandirian ekonomi profesi.

Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari siaran pers resmi yang diterbitkan oleh DPP Sekber Wartawan Indonesia (SWI). Redaksi senantiasa menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam menyajikan informasi kepada publik. Ruang hak jawab dan konfirmasi terbuka bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating