“Saya dukung penuh pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. Sudah saatnya pemimpin bersikap terbuka, menyampaikan informasi langsung melalui media sosial atau media online. Tidak perlu lagi ada kerja sama dengan media-media,” tegas Wilson melalui pesan singkat Whatsapp, Senin (30/06/2025).
Wilson bahkan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa kerja sama media dan pemerintah sebaiknya dihentikan:
Media bukan humas pemerintah. Selama ini, kerja sama semacam itu justru menjurus pada praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “pelacuran media.”
Transformasi media. Dunia jurnalistik telah bergeser dari dominasi media konvensional ke era jurnalisme warga (citizen journalism) dan kekuatan netizen.
Kondisi keuangan negara. Menurutnya, keterbatasan anggaran negara seharusnya tidak lagi digunakan untuk “menyuap” media melalui proyek kerja sama.
Tidak melanggar UU Pers. Menurut Wilson, tidak ada satu pun pasal dalam UU Pers yang dilanggar oleh pernyataan Dedi.
Wilson juga mengkritisi reaksi keras sebagian wartawan terhadap pernyataan tersebut.
“Jika ada wartawan yang marah-marah, saya kira itu reaksi berlebihan. Wartawan seharusnya adalah kaum intelektual yang tidak semestinya jadi pengemis anggaran pemerintah,” pungkas Wilson.
Pernyataan ini memicu diskusi luas di ruang publik, menyoal ulang relasi antara media dan pemerintah di era digital, serta urgensi menjaga integritas pers di tengah perubahan zaman.
(Red)
Tinggalkan Balasan