“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Suyudi turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Polda Jawa Barat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI) yang telah bersinergi menyukseskan program ini. Ia juga menekankan agar pengawalan program tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan terus dipantau hingga para peserta benar-benar terserap di dunia kerja.
Aturan Hukum dan Landasan Kepolisian
Peran aktif kepolisian dalam mendukung stabilitas sosial, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi lintas sektoral diatur dalam kerangka perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Mengatur tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mendukung terciptanya kondisi sosial yang kondusif melalui sinergi pembangunan kesejahteraan bersama instansi pemerintah terkait.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari agenda resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan independensi informasi guna menghadirkan laporan jurnalisme yang konstruktif bagi publik.
(Red)
Related posts:
Tinggalkan Balasan