Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam keterangannya kepada jaringan media se-Indonesia.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan negara dan tahu langkah yang harus diambil, yaitu penghematan penggunaan anggaran agar lebih efektif,” ujar Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012, Selasa (11/2/2025).
Dukungan PPWI: Cegah Kebocoran Anggaran dan Korupsi
Menurut Wilson, salah satu alasan utama PPWI mendukung kebijakan ini adalah karena besarnya potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran K/L.
“Kebocoran anggaran negara selama ini diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN setiap tahun. Uang rakyat ini sering dinikmati oleh pejabat dan aparat pengguna anggaran bersama kelompok mafia korupsi. Ini harus dicegah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa budaya korupsi di kalangan penyelenggara negara hanya bisa diminimalisir jika anggaran yang berpotensi dikorupsi tidak tersedia.
“Ketika program yang sering dijadikan ajang korupsi—seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, acara seremonial, dan sejenisnya—dihapus, maka peluang korupsi pun berkurang,” tambahnya.
Dampak Pemangkasan Anggaran pada Media dan Publikasi
Wilson juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor media, khususnya terkait penghapusan dana publikasi dan kerja sama media yang sering menjadi sumber korupsi terselubung.
“Melalui pemangkasan anggaran di berbagai K/L, termasuk penghapusan dana iklan, biaya publikasi, dan kerja sama media, uang rakyat dapat diselamatkan dari tangan-tangan koruptor,” tegasnya.
Sebagai contoh nyata, ia menyinggung kasus dugaan korupsi dana hibah BUMN sebesar Rp1,7 miliar yang melibatkan petinggi organisasi wartawan.
“Daripada uang rakyat dimaling dan aparat takut menindak, lebih baik anggaran yang rawan dikorupsi ditiadakan saja,” cetusnya.
Seruan untuk Pengawasan Anggaran
Di akhir pernyataannya, Wilson Lalengke menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk terus memantau penggunaan anggaran negara, agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau aparat.
“Kita semua harus tetap mengawasi penggunaan anggaran di lapangan. Oknum koruptor selalu punya cara untuk mengalihkan dana ke pos yang sudah dipangkas. Ini tugas kita bersama untuk mencegahnya,” pungkasnya.
(Red)
