Namun, di sisi lain, bayang-bayang Realisme Politik dan etika Utilitarianisme John Stuart Mill tidak bisa diabaikan. Muncul kekhawatiran bahwa WPC hanya akan menjadi alat legitimasi bagi negara-negara kuat untuk memaksakan kehendak mereka atas nama “perdamaian”, yang pada akhirnya menggerus kedaulatan negara berkembang.
Posisi Indonesia: Menjaga Kedaulatan di Tengah Tekanan
Bagi Indonesia, bergabungnya ke dalam WPC adalah pisau bermata dua. Secara konstitusional, ini wujud mandat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, risiko intervensi asing terhadap isu domestik—seperti pengelolaan sumber daya alam—menjadi ancaman nyata jika dewan ini menggunakan standar ganda ala Barat.
Relevansi pemikiran Thomas Hobbes tentang kedaulatan absolut menjadi pengingat: tanpa kemandirian yang kuat, negara berisiko jatuh dalam kekacauan atau didikte asing. Indonesia harus memastikan prinsip politik “Bebas Aktif” tidak tergadaikan demi kursi di meja elit Davos.
Kritik Wilson Lalengke: Jangan Jadi “Klub Elit”
Tokoh pers nasional sekaligus Alumni Filsafat Universitas Utrecht, Wilson Lalengke, memberikan catatan kritis tajam. Ia mendesak agar WPC tidak menjelma menjadi klub eksklusif bagi elit politik dan militer global.
“Perdamaian dunia tidak boleh disandera oleh kepentingan politik praktis atau agenda tersembunyi negara tertentu. Jangan sandera kemanusiaan demi ego kekuasaan!” tegas Wilson dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026).
Petisioner Komite Keempat PBB 2025 ini menekankan perlunya pelibatan organisasi masyarakat sipil (NGO) yang murni bergerak di bidang kemanusiaan untuk menjaga netralitas.
“Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kita butuh aparat perdamaian yang bekerja menggunakan logika dan filosofi kuat, bukan sekadar kepanjangan tangan oligarki global,” pungkas Wilson.
(Red)
Tinggalkan Balasan