Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, secara resmi diundang oleh Duta Besar Republik Federasi Rusia di Jakarta untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional kejahatan perang Belgorod. Forum strategis yang akan dilaksanakan pada 19 Maret 2026 melalui platform digital Zoom ini mengangkat tajuk utama mengenai dugaan kejahatan perang yang menyasar penduduk sipil di wilayah Belgorod, termasuk penggunaan alutsista buatan negara-negara NATO dan Uni Eropa.
Undangan yang ditandatangani langsung oleh Duta Besar Sergei Tolchenov tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap profesionalisme serta sikap netral Wilson Lalengke dalam dunia jurnalisme internasional. Pertemuan ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta lapangan terkait pelanggaran hukum humaniter internasional (IHL) di wilayah Belgorod, yang mencakup intensitas penembakan, serangan pesawat tak berawak (drone), serta perusakan infrastruktur energi yang menyebabkan krisis listrik bagi ratusan ribu warga sipil.
Sejumlah pembicara internasional dijadwalkan hadir, antara lain Rodion Miroshnik (Dubes Khusus Kemenlu Rusia), Alexey Chadayev (pakar teknologi drone), Scott Ritter (jurnalis investigasi asal Amerika Serikat), serta Olga Kurlaeva (reporter VGTRK). Forum ini diselenggarakan oleh Delegasi Federasi Rusia di bawah naungan Dewan Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata.
Menanggapi undangan terhormat tersebut, Wilson Lalengke menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya transparansi data demi terciptanya stabilitas global.
“Saya sepenuhnya mendukung telekonferensi ini dan menghargai kesempatan untuk berpartisipasi. Sangat penting bagi komunitas internasional untuk mendengarkan kesaksian dan data yang disajikan dalam forum seperti ini. Saya berharap melalui acara ini, beberapa kemajuan dapat dicapai dalam perencanaan perdamaian dan dalam menemukan solusi yang adil untuk konflik yang sedang berlangsung,” ujar Petisioner HAM PBB tahun 2025 tersebut pada Minggu (15/3/2026).
Tokoh pers nasional ini juga menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam menangani krisis kemanusiaan di medan konflik.
Tinggalkan Balasan