Fasilitasi Permodalan Melalui KUR Himbara
Pada sektor hulu, Polri berperan mempermudah akses modal bagi kelompok tani (Poktan). Melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), petani kini mendapatkan akses prioritas terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan dukungan penuh perbankan terhadap program ini. Pada tahun 2026, BRI sendiri telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, yang sebagian besar difokuskan untuk pemberdayaan sektor pertanian dan ekosistem jagung di seluruh pelosok Indonesia.
Stabilitas Harga dan Penyerapan Hasil Panen
Selain permodalan, pengawasan harga di tingkat hilir menjadi fokus utama. Polri berkolaborasi dengan Perum Bulog untuk menjamin penyerapan hasil panen petani dengan harga yang kompetitif. Langkah ini diambil guna melindungi petani dari permainan harga oleh oknum tengkulak yang sering merugikan produsen.
Sesuai kebijakan terbaru, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah di tahun 2026 dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Tujuannya adalah menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah percontohan seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, skema ini terbukti efektif meningkatkan pendapatan petani,” tambah Brigjen Pol Langgeng.
Pendampingan Manajerial dan Kemandirian Petani
Program terintegrasi ini tidak hanya fokus pada teknis pertanian, tetapi juga pendampingan manajerial. Dengan adanya akses pasar yang jelas melalui Bulog dan akses modal dari Himbara, petani diharapkan mampu mengelola lahan tidur menjadi lahan produktif secara berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, Polri optimistis stabilitas stok pangan nasional tetap terjaga, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani jagung sebagai ujung tombak kemandirian pangan Indonesia.
(Ika/Red)
Tinggalkan Balasan