Tag: Musrenbang RKPD

Investigasi Indonesia Simalungun, Sumatera Utara – Pemerintah Kabupaten Simalungun secara resmi memulai tahapan krusial dalam menyusun arah kebijakan daerah melalui agenda Musrenbang RKPD Simalungun 2027. Forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten ini dibuka secara langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Rabu (15/4/2026). Penyelenggaraan agenda strategis yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Simalungun ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembukaan forum ini secara simbolis ditandai dengan prosesi pemukulan gong. Dalam arahan strategisnya, Bupati Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Simalungun ke depan harus difokuskan pada kemajuan yang nyata. Ia menuntut agar percepatan pembangunan didukung oleh sinergi tiga pilar utama, yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. "Keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan. Kita harus mengedepankan prioritas dengan memanfaatkan potensi daerah dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian serta pemerataan pembangunan," ujar Bupati Simalungun. Bupati juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dokumen perencanaan tidak sekadar memenuhi amanat regulasi, melainkan menjadi penjabaran nyata dari visi dan misi daerah. Ia secara khusus meminta jajarannya mempedomani indikator kinerja makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, hingga tingkat pengangguran terbuka. "Pencapaian indikator ini menjadi konsentrasi kita bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan Tahun 2027," tegasnya menambahkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun sendiri telah menetapkan rancangan tema pembangunan, yakni berfokus pada peningkatan sumber daya di sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian lokal, dan infrastruktur dasar guna mendorong produktivitas daerah yang berdaya saing menuju Simalungun Maju. Dukungan terhadap visi tersebut juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perencana Ahli Utama Bapperida Sumut, M. Armand Efendy Pohan, yang mewakili Gubernur, memaparkan empat pilar arah kebijakan provinsi tahun 2027. Hal tersebut mencakup peningkatan SDM agar sehat dan produktif, penguatan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pembangunan yang adil dan tangguh bencana. Armand turut menyoroti pentingnya strategi keberhasilan yang berbasis pada dampak nyata (outcome), reorientasi anggaran untuk kebutuhan mendesak, serta inovasi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Sebelumnya, Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun, Alpian Denri Saragih, dalam laporannya menyebutkan bahwa agenda Musrenbang ini dirancang untuk menyelaraskan berbagai program kerja sehingga tercipta sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari ini melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku perbankan, LSM, insan pers, tokoh agama, hingga para direktur RSUD. Acara pembukaan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD 2027 oleh Bupati bersama para perwakilan instansi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata berupa plakat dan stola khas daerah kepada narasumber tingkat provinsi maupun perwakilan kabupaten tetangga. Edukasi Hukum: Dasar Hukum dan Sifat Mengikat Dokumen RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan amanat mutlak dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara hukum administrasi pemerintahan, dokumen RKPD yang dihasilkan dari musyawarah ini memiliki kedudukan mengikat. RKPD berfungsi sebagai landasan utama pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, seluruh program fisik maupun non-fisik yang didanai oleh uang negara wajib tercantum terlebih dahulu dalam dokumen RKPD ini agar sah secara hukum. Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk transparansi informasi publik terkait tahapan perencanaan pembangunan di wilayah pemerintahan daerah. Redaksi berkomitmen untuk tidak hanya memberitakan tahap perencanaan, tetapi juga akan terus mengawal dan melakukan fungsi kontrol sosial (watchdog) terhadap realisasi fisik dan serapan APBD Kabupaten Simalungun pada tahun pelaksanaan kelak. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi agar uang rakyat benar-benar digunakan sesuai dengan kesepakatan Musrenbang ini. (Yuni/Red)

Baca berita lainnya dibawah ini

Berita Lainnya

Tag: Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD 2027: Simalungun Fokus Pembangunan Nyata