Investigasi Indonesia
Bangka, Kep. Babel — Aktivitas pertambangan timah di kawasan Jade Bahrin, Desa Batu Rusa, Kabupaten Bangka, menuai sorotan tajam. Pasalnya, muncul dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang disertai penarikan pungutan atau fee sebesar Rp500.000 untuk setiap ponton yang beroperasi di lokasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, setiap ponton yang hendak masuk ke kawasan tambang diduga dikenakan pungutan biaya. Dalam laporan tersebut, nama seorang warga berinisial FDL, yang beralamat di Desa Batu Rusa, turut dikaitkan dengan dugaan pengendalian aktivitas pertambangan dan pengumpulan pungutan liar tersebut.
Saat awak media bersama tim berupaya melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi di lapangan, pada hari Jum’at 13 November 2026, FDL memilih bungkam dan meninggalkan awak media dan masuk ke dalam rumah tanpa memberikan keterangan.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai pihak yang mengatur operasional tambang, penerima aliran dana pungutan, serta dasar hukum penarikan fee per ponton tersebut. Terlebih lagi, lokasi yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki fungsi vital bagi ekosistem dan pengendalian air, sehingga aktivitas pertambangan di zona tersebut diatur secara ketat oleh regulasi lingkungan hidup.
Desakan Penegakan Hukum oleh APH
Menanggapi persoalan ini, berbagai pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Bangka dan Polda Kepulauan Bangka Belitung, untuk segera turun tangan memeriksa lokasi Jade Bahrin. Penyelidikan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar para pekerja di lapangan, melainkan pihak-pihak yang diduga membiayai, mengatur, maupun menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Tinggalkan Balasan