Investigasi Indonesia
Editorial — Di tengah dinamika pemberitaan yang semakin cepat, profesionalisme dan perlindungan hukum bagi seorang jurnalis menjadi benteng utama dalam menjaga kualitas informasi publik. Dua pilar penting yang wajib dipahami dan diterapkan oleh setiap pekerja media adalah prinsip cover both sides (keberimbangan berita) serta Hak Tolak yang dijamin oleh undang-undang pers guna menghindari segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap produk jurnalistik.
Pemahaman yang keliru mengenai prinsip kerja jurnalis sering kali memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali batasan serta perlindungan hukum yang melekat pada profesi pers.
Mengenal Prinsip Cover Both Sides dalam Jurnalisme
Istilah cover both sides merujuk pada prinsip dasar jurnalistik yang mewajibkan seorang jurnalis untuk meliput dan menyajikan berita secara berimbang, dengan mengakomodasi atau meminta tanggapan dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam suatu isu atau sengketa.
Prinsip ini menegaskan bahwa sebuah informasi tidak boleh hanya bersumber dari satu pihak saja (one-sided), terutama jika berita tersebut memuat tuduhan, kritik tajam, atau dugaan pelanggaran hukum. Dengan menerapkan cover both sides, media menjalankan fungsi kontrol sosial yang objektif, adil, serta menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Hak Tolak: Benteng Perlindungan Sumber Informasi
Selain keberimbangan isi berita, aspek hukum pers di Indonesia juga memberikan instrumen pelindung yang sangat kuat bagi kemerdekaan pers, yakni Hak Tolak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 1 angka 10), Hak Tolak adalah hak jurnalis untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber yang merahasiakan identitas dan informasinya demi keselamatan diri atau kepentingan profesional mereka.
Lebih lanjut, dalam Pasal 10 UU Pers, disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya, jurnalis memiliki Hak Tolak untuk melindungi sumber informasi. Hak ini bersifat mutlak demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa informasi penting terkait kepentingan umum tetap dapat diungkap tanpa rasa takut akan ancaman intimidasi maupun jerat hukum.
Tinggalkan Balasan