Kenapa Kata Dugaan Muncul dalam Berita Negatif?

Abah Sofyan

Investigasi Indonesia

Editorial — Dalam setiap laporan jurnalistik yang mengangkat kasus hukum, kriminalitas, maupun penyimpangan sosial, pembaca tentu sering menemui kata-kata seperti “dugaan” atau “diduga”. Istilah ini hampir selalu disematkan sebelum menyebut nama pihak yang tersangkut masalah, peristiwa pelanggaran, atau nominal kerugian tertentu.

Bagi sebagian pembaca awam, penggunaan kata tersebut kerap dianggap ragu-ragu atau kurang tegas. Namun, dalam dunia jurnalistik profesional, penyematan kata “dugaan” bukanlah bentuk keraguan, melainkan sebuah keharusan etik dan perisai hukum (legal shield) yang sangat krusial bagi media maupun narasumber.

Sebagai rubrik editorial, Investigasi Indonesia memandang penting untuk menjelaskan alasan di balik konsistensi penggunaan diksi tersebut demi menjaga keadilan dan marwah kebebasan pers.

Bacaan Lainnya

Wujud Nyata Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Prinsip utama dalam negara hukum adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau diadili berhak dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Media massa bukanlah lembaga peradilan. Jurnalis bertugas menyampaikan fakta peristiwa, laporan kepolisian, atau aduan masyarakat, bukan bertindak sebagai hakim yang memvonis seseorang bersalah. Dengan menyematkan kata “diduga”, media menempatkan subjek berita secara proporsional sesuai asas praduga tak bersalah, sehingga tidak melakukan pembunuhan karakter secara sepihak.

Menangkal Jerat Hukum dan Kriminalisasi Pers

Ancaman pencemaran nama baik, fitnah, maupun jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bayangan nyata bagi pekerja media.

Apabila sebuah media menulis bahwa seseorang “telah melakukan korupsi” atau “mencuri” sebelum ada putusan pengadilan, maka media tersebut secara hukum telah melakukan tuduhan definitif yang dapat berujung pada delik pidana. Sebaliknya, dengan menggunakan frasa “dugaan tindak pidana” atau “pelaku yang diduga”, redaksi memberikan batas pengaman bahwa informasi tersebut disarikan dari laporan atau proses penyelidikan yang sedang berjalan, bukan klaim mutlak dari media.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating