3Menjaga Akurasi dan Objektivitas Informasi
Dalam proses investigasi, dinamika fakta bisa saja berkembang. Penyelidikan kepolisian atau temuan lapangan di tahap awal sering kali masih bersifat prematur dan memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Penggunaan kata “dugaan” adalah bentuk komitmen redaksi terhadap akurasi—bahwa informasi yang disajikan saat ini didasarkan pada data dan keterangan yang tersedia pada saat laporan diturunkan, tanpa menutup kemungkinan adanya fakta-fakta baru di kemudian hari.
Landasan Hukum dan Etika Jurnalistik
Prinsip kehati-hatian, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan terhadap karya jurnalistik diatur secara tegas dalam regulasi penyiaran nasional:
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Menegaskan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang mewajibkan setiap orang menghargai status hukum seseorang sebelum diputus bersalah oleh pengadilan.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3:
Mewajibkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, bersikap berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi: Editorial ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai standar operasional dan kode etik yang dipegang teguh oleh redaksi. Investigasi Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan jurnalisme yang tajam, kritis, namun tetap taat hukum dan menjunjung tinggi etika demi terciptanya informasi yang sehat dan mencerdaskan masyarakat.
(Red)












Tinggalkan Balasan