Aturan Hukum dan Landasan Regulasi
Aktivitas pertambangan di kawasan lindung serta praktik pungutan tanpa dasar hukum diatur secara tegas dalam perundang-undangan di Indonesia:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020):
Pasal 158: Mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai:
Pasal 57: Mengatur bahwa setiap kegiatan tertentu di ruang sungai—termasuk pengambilan komoditas tambang—wajib memiliki perizinan yang sah demi kelestarian lingkungan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Mengatur sanksi tegas terhadap setiap pihak yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan di kawasan aliran sungai.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari informasi lapangan dan temuan awal. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi seluas-luasnya bagi FDL maupun instansi terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
(AP/Red)
Related posts:
Tinggalkan Balasan