Soroti Kepastian Hukum, Advokat Siapkan Eksepsi Alkes

Abah Sofyan

Investigasi Indonesia 

Pangkalpinang, Kep. Babel – Setelah lama menjadi perhatian publik, perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya memasuki tahap persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa dalam proyek pengadaan senilai sekitar Rp5,7 miliar.

Persidangan perdana tersebut berlangsung di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IA, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim.

Perkara ini bermula dari pengadaan Alkes MOT Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Provinsi Babel atau Dana Alokasi Khusus (DAK). JPU Kejaksaan Negeri Bangka mendakwa tiga orang terdakwa dengan berkas perkara terpisah, masing-masing berinisial Hen, AH, dan AY.

Bacaan Lainnya

Uraian Dakwaan dan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam dakwaannya, JPU memaparkan bahwa proses pengadaan didasarkan pada SPPBJ Nomor 443/104/031/RSUD/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 dan kontrak Nomor 445/001/03.1/RSUP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021. PT Bakti Wira Husada ditunjuk sebagai pelaksana dengan Direktur Utama AY, sementara PT Redosco Pranadita dipimpin oleh Hendy sebagai perusahaan pendukung. Adapun AH bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

JPU mendalilkan bahwa para terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam rentang waktu 12 Juli hingga 20 Desember 2021. Salah satu poin utama dakwaan menyoroti dugaan penggunaan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh pihak penyedia (Hendy), yang seharusnya menjadi tugas serta tanggung jawab mutlak PPK.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menanggapinya. Ketiga kuasa hukum sepakat meminta waktu guna mempelajari dakwaan dan menyiapkan nota keberatan (eksepsi). Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi dijadwalkan pada Jumat, 20 November 2026.

Sorotan Advokat: Menagih Kepastian Hukum Setelah Tahunan Berlarut

Sementara itu, Advokat Hangga Oktafandany, S.H., selaku anggota tim penasihat hukum terdakwa Hendy, memberikan penekanan tegas mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penanganan perkara ini. Ia mengapresiasi bergulirnya proses peradilan setelah kasus tersebut berjalan menahun tanpa kejelasan yang pasti.

“Kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada akhirnya perkara ini disidangkan. Artinya, kita akan mendapatkan kepastian hukum. Perkaranya sudah berlarut-larut, tahunan. Sudah lama,” tegas Hangga usai persidangan.

Ia menegaskan, tim penasihat hukum akan menggunakan haknya secara maksimal pada agenda sidang berikutnya untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), guna menguji dakwaan jaksa sekaligus mendudukkan persoalan secara objektif dari sudut pandang hukum pihak terdakwa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating